Home DPD RI

Sultan Minta Penunjukan PJ Kepala Daerah Utamakan Putera Daerah

140
0

Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memprioritaskan putera daerah sebagai Pejabat Kepala Daerah di ratusan daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah definitif hingga 2024 nanti.

“Kami mendapat laporan masyarakat bahwa terdapat Pj Kepala Daerah yang bukan berasal daerah tersebut. Ini tentu akan sangat rentan dengan konflik akibat lemahnya dukungan dan legitimasi sosial masyarakat setempat”, ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu ini melalui keterangan resminya pada Senin (23/05).

Baca Juga:   BAP DPD RI Terima Pengaduan Dari Masyarakat Maluku dan Papua Barat

Menurutnya, meskipun bukan merupakan hasil politik, dukungan sosial politik masyarakat dan lembaga politik lokal seperti DPRD adalah sangat penting bagi seorang Pj Kepala Daerah. Pemerintah harusnya memiliki pertimbangan psikologi sosial yang lebih baik dalam agenda perekrutan PJ kepala daerah.

“Sensitivitas sosial politik masyarakat daerah sangat tinggi. Penunjukan pj kapala daerah yang tidak partisipatif dan cenderung politis akan rentan menimbulkan penolakan dan kegaduhan sosial di daerah” tegasnya.

Dengan skema penunjukan seperti ini, kata Sultan, Masyarakat daerah justru merasa tidak dianggap oleh pemerintah. Padahal menurut mereka masih banyak putera puteri daerah yang pantas dan layak dipercaya untuk mengisi jabatan tersebut. Karena Putera daerah dinilai paling memahami masalah yang di daerah terkait.

Baca Juga:   Dinilai Sia-Sia, Sultan Sebut Gugatan PT 20% Terganjal Putusan MK

“Kami berharap agar kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi mekanisme penunjukan langsung PJ kepala daerah yang tidak akomodatif dan cenderung tidak transparan ini. Bagi masyarakat daerah, apapun alasannya, menempatkan putra daerah adalah lebih baik dan lebih utama”, ungkapnya.

Bagaimanapun, lanjutnya, seorang pemimpin di daerah setidaknya harus dikenali untuk kemudian diterima dan didukung kebijakannya oleh masyarakat. Jangan justru menghadirkan sosok yang dianggap asing dan kemudian menuai aksi penolakan di level bawah.

Baca Juga:   Ditampilkan Google Doodle, Ketua DPD RI Ajak Generasi Milenial Kenali Sosok Ismail Marzuki

“Waktu dua tahun adalah cukup lama bagi seorang Pj Kepala Daerah. Psiko sosial yang tidak kondusif tentu akan mempengaruhi performa pejabat Kepala Daerah yang ditugaskan oleh pemerintah di daerah. Ini tentu merupakan masalah serius dalam pembangunan daerah”, tutup senator asal Bengkulu itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini