Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati.
Dilansir dari detik.com, Usai bertemu Prabowo, Sri Mulyani mengaku diminta menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) kembali. Sri Mulyani juga mengatakan selama ini telah berdiskusi panjang bersama dengan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyangkut transisi APBN 2025, terutama soal program-program unggulan keduanya.
Termasuk juga dengan efektivitas dari program-program terkait dan bagaimana dampak APBN itu sendiri kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu tekanan untuk Prabowo. Sehingga beliau diminta kembali menjadi Menteri Keuangan di Pemerintahan Prabowo – Gibran.
“Jadi, kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali,” kata Sri Mulyani, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Sri Mulyani juga menyampaikan pesan dari Prabowo soal dukungan APBN 2025 terhadap masyarakat, serta pengelolaannya. Katanya, Prabowo meminta untuk penerimaan negara dioptimalkan. Bahkan menurut Sri Mulyani, Prabowo sangat menekankan efektifitas APBN untuk manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja negara untuk kementerian/lembaga, maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat,” paparnya.
“Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau” sambungnya.
Di samping itu, juga menjelaskan tentang antisipasi dari penggemukan kabinet terhadap keuangan negara. Sri Mulyani memastikan bahwa hal ini tidak berpengaruh besar hingga membebani APBN.
“Dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden Terpilih, termasuk dari sisi line up kabinetnya itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif,” terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga memastikan bahwa diskusi akan terus dilakukan bersama dengan menteri-menteri terkait, utamanya menteri-menteri dari kementerian baru. Ia memastikan, akan membantu dengan semaksimal mungkin.
“Nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu maksimal mungkin dari kami dari anggarannya dari organisasinya dari penunjukan pejabatnya sehingga program-program yang akan dilakukan bisa berjalan secara cepat,” tegasnya.
