PURBALINGGA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Partai Golkar pada saatnya akan segera putuskan akan berkoalisi dengan siapa terkait kontestasi pemilihan presiden/wakil presiden 2024. Bamsoet meminta para kader partai tetap semangat dan mulai memanaskan mesin partai hingga akar rumput di desa-desa. Rebut hati rakyat dengan berbagai program dan kerja nyata.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini juga mengingatkan bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan. Baik tantangan yang muncul dari faktor internal maupun eksternal. Salah satunya, melemahnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Khususnya, di kalangan generasi muda bangsa.
Merujuk pada hasil survei yang dirilis tanggal 17 Mei 2023, Setara Institute dan INFID (Forum on Indonesian Development) mengungkapkan bahwa 83,3 persen pelajar SMA berpandangan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak permanen atau dapat digantikan.
Sementara, hasil survei Pusat Studi Kebangsaan Indonesia dan Litbang KOMPAS pada bulan Januari 2023, mengungkap bahwa 86,1 persen mahasiswa tidak setuju jika Pancasila diganti. Survei SMRC pada bulan Juni 2022 juga menyatakan 82 persen masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diubah.
“Fenomena tersebut mengisyaratkan setidaknya dua hal penting. Pertama, bahwa proses internalisasi Pancasila belum sepenuhnya menjangkau generasi muda bangsa, khususnya kalangan pelajar SMA. Kedua, bahwa persepsi dan sikap generasi muda terhadap ideologi negara masih bersifat labil, sehingga perlu untuk terus dibangun dan dikembangkan,” ujar Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan konsolidasi kader di DPD II Partai Golkar Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Minggu malam (21/5/23).
Hadir antara lain Kepala Kesbangpol Purbalingga Pandi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga Tenny Yuliawati, pengurus serta kader Partai Golkar Kabupaten Purbalingga.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, tantangan kebangsaan lainnya adalah adanya potensi konflik horisontal di tengah kontestasi politik. Sejarah mencatat, bahwa pada setiap penyelenggaraan Pemilu, selalu meninggalkan residu persoalan. Misalnya pada penyelenggaraan Pilpres 2019 yang lalu, kerusuhan massa yang terjadi pasca penetapan hasil penghitungan dan perolehan suara nasional, telah menyebabkan sembilan orang menjadi korban tewas.
“Menyongsong penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak tahun 2024, kita harus menghindarkan paradigma klise, di mana kontestasi politik menjadi pemantik lahirnya konflik horisontal. Kontestasi politik tidak boleh memicu polarisasi masyarakat pada dua kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu,” pungkas Bamsoet.
