Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat pimpinan TNI -Polri, memerintahkan agar TNI dan Polri bisa menjaga keberlangsungan program pemerintah tentang hilirassi dan industrialisasi sumber daya alam di dalam negeri.
“Tugas TNI, Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan setelah menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di Jakarta, Rabu.
Presiden mengatakan bahwa dirinya dalam Rapim TNI juga menekankan mengenai pentingnya hilirisasi sumber daya alam Indonesia untuk menghasilkan nilai tambah perekonomian. Hal tersebut untuk menambah produktivitas dan nilai jual dari komoditas yang ada di dalam negeri.
“Temanya yang dipilih TNI, Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transpormasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirsasi,” kata Presiden mengenai arahannya dalam rapim tersebut.
Presiden juga memerintahkan agar aparat menindak tegas pertambangan dan ekspor ilegal karena dapat mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi. Ekspor sumber daya alam secara ilegal juga dapat mengurangi penerimaan negara. Bahkan tidak hanya mengurangi pemasukan kas negara, hal tersebut juga dapat merugikan negara.
“Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang,” ujar dia.
Jokowi berharap TNI,Polri, dan jajaran terkait lainnya dapat bergerak cepat menindak pertambangan dan ekspor ilegal, tanpa perlu menunggu penjelasan dari dirinya. Agar kegiatan-kegiatan ilegal tersebut dapat di minimalisir sehingga tidak terjadi kerugian negera yang lebih besar
“Sehingga tugas TNI, Polri, kalau di laut ya Polisi Air, Badan Keamanan Laut, TNI AL, misalnya, dan saya kira sudah mengerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan,” kata Presiden Jokowi.
Sumber “ anatara
