SUARA RAKYAT : PASIR PENGARAIAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Jum’at (2/8/219) melakukan audiensi ke kantor Bupati Rokan Hulu (Rohul) untuk memastikan kesiapan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.
Bertempat di Ruang Bupati Rohul Komplek Bina Praja KM4 Pasir Pengaraian, Bupati Rohul Sukiman didampingi sekretaris daerah (Sekda) Abdul Haris menerima rombongan Bawaslu Riau tersebut
Bawaslu Riau mengusulkan anggaran sebesar 18 miliar rupiah. Pada anggaran ini, sudah dimasukkan anggaran untuk honor Panwaslu Adhoc mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Biaya itu juga sudah termasuk penyelenggaraan pelatihan, Rapat Kerja dan Sosialisasi Pengawasan pemilu bagi pemilih dan Stakeholder Pilkada
Rusidi menambahkan bahwa selain itu, biaya tersebut juga termasuk dalam biaya yang diperuntukkan dalam penanganan pelanggaran, dimana dalam penanganannya Bawaslu melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Menindaklanjuti usulan rekan rekan kami Bawaslu Kabuapten Rohul, saya menjelaskan bahwa biaya-biaya tersebut diperuntukkan honor bagi Panitia ad-hoc, selain itu anggaran tersebut sudah kami sertakan biaya-biaya untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah.” terang Rusidi ke Bupati dan Sekda Rohul.
Bupati Rohul melalui Sekda Abdul Haris secara garis besar siap membantu menyukseskan Pilkada 2020. Namun pihaknya belum bisa menyetujui ataupun meminta perampingan dana karena hal tersebut akan diajukan ke DPRD kabupaten terlebih dahulu, ditambah keadaan keuangan daerah yang defisit.
“Usulan penyelenggara baik Bawaslu dan KPU sudah kita anggarkan dan alokasikan, tapi untuk saat ini kami belum bisa menyetujui ataupun menyebutkan berapa pastinya, karena kami menunggu persetujuan dari Dewan.” jelas Sekda Rohul.
Mendengar penjelasan tersebut, Rusidi meminta kepada sekda untuk secepatnya dapat menginformasikan masalah anggaran tersebut sebelum bulan Oktober 2019, karena Bawaslu juga akan melaporkan ke Bawaslu RI terkait kesiapan daerah dalam penyediaan anggaran,” jelas Rusidi. (R11/MCRiau)
Sumber:(RIAUSKY.COM)
