Home Daerah

Nono Sampono Sampaikan Pentingnya Membangun Sistem Logistik Terintegrasi di Indonesia Timur

129
0

Jakarta – suararakyatnews.co – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono menyampaikan pentingnya membangun sistem logistik hub di Indonesia Timur yang terintegrasi dengan adanya rencana pembangunan Ambon New Port (ANP) yang diintegrasikan dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN). Hal tersebut disampaikan Nono Sampono usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Menurut Nono, pembangunan sistem logistik di Indonesia Timur merupakan salah satu solusi agar harga komoditas di Indonesia Timur menjadi murah dan terjangkau.

“Simpulnya bisa terbangun hampir seperti Singapura, kalau dalam keadaan normal dan damai situasinya. Sistem ini dapat mendukung kebutuhan logistik dengan cepat, dalam keadaan darurat karena pada area pelabuhan sudah terbangun sistem pergudangan yang lengkap,” ujar Nono.

Senator Dapil Maluku ini menambahkan, sampai saat ini menurut catatan konsultan Bank Dunia, kota-kota di Kawasan Timur Indonesia seperti Jayapura, Sorong, Merauke, Ternate, Bitung, Kupang dan Kendari meminta logistik dari Pulau Jawa dan diangkut dengan kapal tol laut, tetapi saat kembali ke tempat semula, sering dalam keadaan kosong tanpa ada muatan yang diangkut sehingga terjadi high cost.

Baca Juga:   Konsekwensi Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di RI Bisa Dipenjara 1 Tahun

“Yang seharusnya semua meminta ke Ambon dan nantinya kapal-kapal berukuran kecil saja yang mengambil dan membawa hasil bumi yang dikumpulkan baru dibawa ke Jawa atau di ekspor sesuai sistem logistik yang terjadwal dan terintegrasi,” jelas Nono Sampono.

Selain membahas sistem logistik Indonesia Timur, Nono Sampono sempat menyinggung tentang Kepulauan Banda di Maluku Tengah untuk diperjuangkan menjadi destinasi wisata premium tingkat nasional.

“Saya juga mendorong Kepulauan Banda, bisa menjadi destinasi wisata nasional premium dengan upaya tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal khas Banda yang terpelihara sejak dahulu. Sehingga Wapres sangat tertarik dan ingin berkunjung ke Kepulauan Banda,” kata Nono.

Keberadaan Kepulauan Banda saat ini, selain termasuk dalam narasi sejarah Jalur Rempah Indonesia, situs-situs peninggalan bangsa Eropa, Kepulauan Banda kini juga dikenal sebagai objek wisata sejarah menarik perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk datang berkunjung.

Baca Juga:   RI-Rusia Cari Langkah Strategis untuk Tingkatkan Investasi

Selain termasuk dalam narasi sejarah jalur rempah yang akan diusulkan organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (Unesco) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kepulauan Banda juga terkenal kaya akan peninggalan bangunan bersejarah, seperti benteng, rumah ibadah, rumah kuno yang masih ditempati warga hingga rumah pengasingan tokoh proklamator seperti Bung Hatta dan Sutan Sjahrir.

Selain itu, Kepulauan Banda juga kaya potensi wisata bahari yang sangat menjanjikan, terutama untuk menyelam dan snorkling, melimpahnya potensi perikanan dan biota laut bernilai ekonomis tinggi di pasaran internasional, maupun kekayaan seni budaya yang terbentuk karena akulturasi budaya Melayu, India dan Eropa.

Dalam kesempatan yang sama, Senator Daerah Pemilihan [Dapil] Provinsi Maluku itu mengaku, sudah menyampaikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Otonomi Daerah tentang perlunya dibuka kembali wilayah otonomi baru.

Baca Juga:   Ketua DPD RI Optimis Sentra Budi Daya Rumput Laut Dongkrak Perekonomian Indonesia Timur

Dalam pembicaraan tersebut Wapres menyatakan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, moratorium DOB masih berlaku, namun memungkinkan ada beberapa DOB yang secara selektif terpilih melalui kajian yang mendalam dan komprehensif.

Dalam keadaan moratorium DOB, pemerintah memberikan kesempatan Papua untuk bertambah menjadi 4 provinsi, oleh karena itu Nono Sampono juga berharap ada perhatian perlunya pemekaran wilayah baru di wilayah-wilayah perbatasan.

Nono menjelaskan, terdapat 173 wilayah DOB (13 DOB dari Maluku) yang diusulkan oleh DPD RI periode lalu. Untuk menentukan daerah yang dapat menjadi wilayah baru tambah dia, maka perlu dilakukan kajian komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
“DPD RI, Komisi II DPR dan Kemendagri kita membahas bersama. Ada 173, tetapi tentu kita akan melihat mana yang sangat prioritas,” jelasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini