Home MPR RI

Ketua Kelompok DPD di MPR M. Syukur Setujui Rancangan PPHN Dibawa Ke Sidang Paripurna MPR

1873
0

Jakarta – suararakyatnews.co – Dalam Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD telah menyepakati bahwa Rancangan Pokok-Pokoko Haluan Negara (PPHN) yang disusun oleh Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk di bawa ke Sidang Paripurna MPR yang rencananya akan dilaksanakan pada 27 September 2024.

Dalam pembahasan PPHN di Ragab, semua Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD berharap di Sidang Paripurna MPR nantinya sudah ada keputusan terkait pengesahan rancangan PPHN, sehingga Pimpinan MPR periode 2024-2029 tinggal memilih salah satu dari tiga payung hukum yang sudah disiapkan, apakah PPHN akan diatur melalui Perubahan UUD NRI 1945, melalui Ketetapan MPR, atau diatur melalui Undang-undang.

Baca Juga:   Hadiri Soft Launching Tambang Digital Indonesia, Bamsoet Ingatkan Potensi Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Digital Dunia

Menyikapi hasil Ragab yang memutuskan PPHN akan di bawa ke Sidang Paripurna. Ketua Kelompok DPD di MPR M. Syukur menilai kehadiran PPHN sudah lama sangat di tunggu oleh masyarakat luas, mereka sangat berharap bangsa Indonesia mempunyai arah dan panduan untuk melaksanakan pembangunan ke depan.

“Saya kalau pergi ke daerah sering ditanya oleh masyarakat kapan PPHN bisa disahkan, mereka sangat berharap ada pembangunan yang terarah dan jelas yang bisa memberikan kesejahteraan di daerah,” ujar Syukur dalam keterangannya saat menghadiri Rapat Gabungan di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (30/5).

Syukur menambahkan bahwa isi rancangan PPHN sudah dibahas cukup lama dan serius dengan melibatkan berbagai pakar ahli. Sehingga kehadiran PPHN diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan bangsa Indonesia ke depan.

Baca Juga:   Di Doha, Nono Sampono Bahas Peningkatan Kerjasama Antar Parlemen

“Karena itu saya setuju sama seperti pandangan teman-teman fraksi lain jika rancangan PPHN ini sudah bisa dibawa ke sidang Paripurna MPR”, kata Syukur

Syukur juga menjelaskan kalau di Kelompok DPD sendiri pengkajian terhadap PPHN sudah dilakukan bahkan telah menjadi salah satu rekomendasi untuk bisa di masukan dalam agenda Perubahan UUD NRI 1945.

Namun begitu, menurutnya Kelompok DPD akan melihat terlebih dahulu seperti apa dinamikanya soal pengambilan keputusan di paripurna, karena ada tiga payung hukum yang sudah di siapkan, yaitu melalui Perubahan UUD NRI 1945, Penetapan MPR, dan diatur melalui UU.

Baca Juga:   Momentum Kepercayaan Masyarakat terhadap Hadirnya UU TPKS Jangan Sampai Hilang

Hadir dalam Ragab para pimpinan MPR RI Bambang Soesatyo, Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.

Hadir pula para pimpinan Fraksi antara lain, Ketua Fraksi Partai Golkar Idris Laena, Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman, Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Elnino M. Husein, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah, Sekretaris Fraksi PKB Neng Eem Marhamah, Sekretaris Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig, Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Iqbal, Bendahara Fraksi Partai Nasdem Fadholi, dan Bendahara Fraksi Partai Demokrat Aliyah Mustika

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini